Esai Ray Ammanda | Menjadi Guru Honorer atau Profesi Apapun Memang Tidak Merdeka

(Sumber Gambar : id.pinterest.com)

Kebetulan, saya merupakan lulusan mahasiswa pendidikan yang beberapa bulan ke belakang sudah sidang skripsi. Untuk itu, jangan tanya soal pekerjaan. Sudah sidang skripsi saja, saya sudah patut bersyukur. Maka, pertanyaan yang sekiranya lebih relevan untuk saya sekarang adalah hendak kemana dan punya rencana apa. Kendati hilirnya sama, pertanyaan semacam itu bakal terasa lebih ramah di telinga.

Sejauh ini, banyak bisikan-bisikan yang menggoda. Bahwasannya, menjadi guru honorer itu ironi. Kalau bukan karena alasan pengabdian dan pahala, menjadi guru honorer tidak menjanjikan apa-apa. Gajinya, sungguh tak masuk akal.

Memang ada banyak fakta yang menguatkan argumentasi itu. Muchamad Aly Reza, dalam tulisannya tertanggal 5 Agustus 2021 di Mojok berjudul "Guru Honorer yang Memilih Jualan di Tempat Horor Sambil Menunggu Kejelasan Status", menceritakan keluhan yang dialami oleh Mbak Dwi Handayani. Mbak Dwi saja yang sudah 16 tahun menjadi guru honorer di SDN 1 Manggar, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sampai saat ini belum terjamin penghidupannya. Sehingga mau tidak mau, Mbak Dwi bersama suaminya terpaksa mencari sumber pengahsilan lain dengan membuka angkringan sampai tengah malam di bekas SPBU Jatisari Rembang-Kragan yang terkenal angker, hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kepahitan serupa juga di alami oleh Pak Tatang Setiawan. Beliau merupakan seorang guru honorer di SDN Tamansari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Semenjak tahun 1996 mengajar, beliau tak kunjung juga di angkat sebagai PNS sampai saat ini. Perolehan gajinya yang sedikit, hanya cukup untuk biaya operasional Pak Tatang dalam menempuh jarak 10 kilometer dari rumah ke sekolah. Dan demi mencukupi kebutuhannya sehari-hari, Pak Tatang pun memilih sambil berternak ayam.

Berbeda halnya ketika saya memilih bekerja menjadi buruh pabrik, misalnya. Secara materi, bakal jauh lebih menjanjikan. Begitu kata salah seorang teman kampung menjelaskan. Dan saya kira, para guru honorer juga sepakat dalam hal ini.

Namun, terlepas dari pandangan teman saya itu, setiap orang tentunya memiliki alasan tersendiri menjadi seorang guru honorer. Dan alasan yang paling mengerikan menurut saya ialah, keterpilihan menjadi guru honorer dilatarbelakangi oleh ambisi-ambisi praktis. Pengin punya presitise di mata masyarakat, berharap aktivitas kerja lebih ringan, serta umpamanya memimpikan kemapanan hidup dengan berharap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kemudian hari, misalnya. Ambisi-ambisi tersebut memang sah-sah saja.

Tetapi, sebelum ambisi-ambisi itu bergelora, ada baiknya niat awal seorang guru memang harus berangkat dari ketulusan hati nurani. Yang menurut saya, menjadi hal mendasar yang tidak boleh di tawar lagi. Selain antisipasi agar guru honorer kelak tidak terlalu kecewa, dengan sikap tulus juga para guru honorer bisa lebih terpacu untuk senantiasa belajar dan mengembangkan diri di wilayah-wilayah yang lain.

Soalnya, kekecewaan itu selama ini sudah sering saya lihat. Tuntutan guru honorer meminta kelayakan gaji dan pengangkatan PNS kepada pemerintah rasanya hampir setiap tahun saya saksikan. Hasilnya, tetap saja tidak memuaskan.

Dengan hasil perjuangan yang tak berdampak besar, mungkin para guru honorer sudah sangat jengkel dengan kebijakan yang di keluarkan pemerintah sampai sejauh ini. Ekspresi kejengkelan itu bisa saya lihat, salah satunya dari teriakan merasa (belum) di merdekakannya guru honorer yang selalu ramai di suarakan. Dan menurut saya, fenomena itu adalah sesuatu yang terkesan lucu sekaligus menyedihkan.

Kelucuan itu benar-benar nampak nyata. Kalau yang di maksud ketidakmerdekaan mereka karena persoalan ketidaklayakan upah kerja, saya sendiri malah jadi bingung. Berarti sama saja para guru honorer mengamini bahwa dunia pendidikan memang tak ubah layaknya tempat produksi 'pengetahuan' manusia yang legal untuk di bisniskan. Padahal sewaktu menjadi mahasiswa, salah satu di antara mereka saya kira pernah menolak yang namanya komersialisasi dalam dunia pendidikan.

Sekalian saja bila hendak realistis. Tak usah malu-malu. Saran saya, mendingan para guru honorer meneriakan kenaikan gaji saja secara blak-blakan seperti para buruh pabrik. Kemudian, para guru honorer menginisiasi gerakan perlawanan bersama dengan para buruh pabrik itu. Persis seperti yang di sarankan Slasi Widasmara dalam tulisan nyentriknya di Mojok berjudul "Guru Honorer itu Bisa Dianggap Buruh Gak Sih?". Gerakannya, pasti jauh lebih di perhitungkan pihak pemerintah. Bila strategi tersebut tak juga membuahkan hasil, bisa juga dengan memilih alternatif terakhir, yaitu banting setir. Mencari penghidupan dengan jalan yang lain.

Juga, bilamana ketidakmerdekaan mereka karena persoalan urusan administratif sekolah yang cenderung ribet. Saran saya, mending rebahan saja. Atau memilih membuka usaha sendiri. Yang segala aturannya, tentu kita sendiri yang buat. Pun bilamana ketidakmerdekaan mereka disebabkan oleh pemberlakuan aturan dari pemerintah dan sekolah yang menggunung. Saran saya, lebih baik buka sekolah sendiri saja.

Padahal, kalau kita bandingkan dengan buruh pabrik, rasanya sama saja. Kerja di pabrik diatur. Menjadi guru pun harus mau diatur. Keduanya, sama-sama membuat kita dipaksa menjadi manusia teratur. Sesuatu yang di sebut merdeka, kita bisa melakukan apa saja semau kita, bukan?

Jadi, tidak ada yang namanya kemerdekaan di dunia kerja. Pada profesi dan pekerjaan apapun, semua ada aturan mainnya. Sekalipun kita punya usaha sendiri, tentu dibutuhkannya sebuah strategi dan perencaan supaya tidak bangkrut dikemudian hari. Maka saya tidak habis pikir. Kenapa para guru honorer malah membangun opini dengan berteriak belum merdeka? Terkesan klise.

Sebagai orang terpelajar, teriakan itu rasanya kurang pas untuk di pekikkan. Buruh pabrik maupun para pekerja di profesi lain pun saya kira tak jauh berbeda. Sama-sama tidak merdeka. Oleh karena tenaga dan pikirannya di eksploitasi secara berlebihan, misalnya. Bahkan seumpama gaji guru honorer di naikkan sekalipun, pada akhirnya kita memang tidak bisa menjadi manusia merdeka. Ya, RPP lagi. Ya, rapat lagi.

Dan sebaiknya, siapa saja yang hendak berniat menjadi guru honorer jangan berharap lebih sama pemerintah. Harapan utama tetap di gantungkan kepada Allah Swt. Mendingan, kembangkan saja kualitas diri di wilayah-wilayah lain berdasarkan minat kita masing-masing. Insyaallah berjalan waktu dapat membuahkan hasil. Seperti halnya Pak Encep Abdullah, seorang guru honorer sekaligus pendiri Komentar (Komunitas Menulis Pontang-Tirtayasa) di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pelan-pelan ia secara konsisten mengembangkan komunitas menulis dan channel youtube-nya.

Bukankah begitu makna dari merdeka?